Usai Lebaran, Pelayanan Publik Bekasi Disorot: Wali Kota Turun Tangan, ASN WFA Jadi Ujian Nyata
Kota Bekasi | FiladelfiaNews.com — Libur panjang Idul Fitri telah usai, namun perhatian terhadap kualitas pelayanan publik justru semakin menguat. Pemerintah Kota Bekasi bergerak cepat memastikan pelayanan kepada masyarakat kembali berjalan optimal tanpa hambatan.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, bahkan turun langsung ke sejumlah titik pelayanan strategis, Kamis (26/3/2026). Langkah ini dinilai sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat pasca-Lebaran yang biasanya meningkat tajam.
Sejumlah instansi vital seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), hingga Mal Pelayanan Publik (MPP) menjadi fokus pemantauan. Ketiga titik ini dikenal sebagai pusat aktivitas administrasi warga yang tak pernah sepi, terlebih setelah masa libur panjang.
Di lapangan, aktivitas pelayanan mulai kembali normal. Namun, Wali Kota menegaskan bahwa “normal” saja tidak cukup—pelayanan harus lebih cepat, responsif, dan bebas dari kesan berbelit.
“Kita tidak boleh kalah cepat dari kebutuhan masyarakat. Mereka datang untuk dilayani, bukan dipersulit,” tegas Tri.
Sorotan juga tertuju pada kebijakan Work From Anywhere (WFA) yang masih dijalankan oleh 62,6 persen ASN. Dalam konteks ini, hal tersebut menjadi tantangan dalam menjaga kualitas layanan di tengah pola kerja yang fleksibel.
Tri menegaskan bahwa WFA bukan alasan untuk menurunkan standar pelayanan. Justru sebaliknya, hal tersebut menjadi ujian nyata bagi profesionalisme aparatur.
“Dimanapun bekerja, pelayanan harus tetap maksimal. Jangan sampai jarak kerja menjadi alasan turunnya kualitas,” ujarnya.
Pasca-libur panjang memang kerap menjadi momen krusial. Antrean membludak, pelayanan melambat, hingga minimnya kesiapan petugas sering menjadi keluhan klasik masyarakat. Namun, Pemerintah Kota Bekasi tampaknya ingin memutus pola tersebut.
Kepada seluruh jajaran, Tri mengingatkan pentingnya disiplin, kecepatan, serta sikap ramah dalam melayani. Ia menekankan bahwa pelayanan publik adalah wajah pemerintah yang langsung dirasakan masyarakat.
“Kalau pelayanan buruk, yang rusak bukan hanya sistem, tapi kepercayaan publik,” katanya.
Selain itu, dorongan terhadap inovasi dan digitalisasi layanan juga menjadi perhatian serius. Pemanfaatan teknologi dinilai sebagai kunci untuk mempercepat proses administrasi dan mengurangi potensi hambatan birokrasi.
Langkah pemantauan ini sekaligus menjadi sinyal tegas bahwa Pemerintah Kota Bekasi tidak ingin kecolongan dalam momentum pasca-Lebaran—saat aktivitas masyarakat kembali padat dan kebutuhan layanan meningkat signifikan.
Dengan pengawasan langsung dan komitmen perbaikan berkelanjutan, masyarakat diharapkan dapat merasakan pelayanan yang cepat, transparan, dan benar-benar berpihak pada kebutuhan mereka.
Jurnalis: Romo Kefas
Editor: Tim Redaksi FiladelfiaNews.com
About The Author
