redaksi filadelfia
Jakarta, FiladelfiaNews.com – Momentum International Women’s Day 2026 dimanfaatkan Pengurus Nasional Perkumpulan Senior Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PNPS GMKI) untuk memperkuat advokasi perlindungan perempuan dan anak, khususnya bagi narapidana perempuan yang sedang hamil serta anak-anak yang lahir dan tumbuh di dalam lembaga pemasyarakatan.
Komitmen tersebut disuarakan melalui pemutaran dan dialog film dokumenter Invisible Hopes yang digelar di Cinepolis Lippo Mall Nusantara, Jakarta, Sabtu (7/3/2026). Film yang disutradarai dan diproduseri Lamtiar Simorangkir ini mengangkat kisah nyata tentang kehidupan ibu hamil dan anak-anak yang lahir serta tumbuh di balik jeruji penjara.
Kegiatan ini dihadiri lebih dari 150 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari perwakilan Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak Bareskrim Polri, Kedutaan Besar Swiss, organisasi masyarakat sipil, gerakan mahasiswa, jurnalis, hingga aktivis perempuan.
Ketua Bidang Gender, Kebudayaan dan Inklusivitas PNPS GMKI, Lamtiar Simorangkir, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya advokasi untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam mendorong kebijakan yang lebih adil dan berperspektif gender.
“Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat dampak advokasi melalui film Invisible Hopes, sekaligus membangun komitmen lintas sektor untuk mengambil langkah nyata dalam mendorong perbaikan kebijakan serta praktik pemasyarakatan yang lebih berpihak pada perempuan dan anak,” ujar Lamtiar.
Asisten Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Prijadi Santoso, mengapresiasi film tersebut karena mampu membuka pemahaman publik mengenai kondisi perempuan dan anak yang hidup di dalam penjara.
“Dari film ini kami semakin memahami apa yang harus dilakukan pemerintah. Hak-hak anak harus diwujudkan karena itu sudah dilindungi undang-undang,” kata Prijadi.
Sementara itu, Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial, Agung Suhartoyo, menilai film dokumenter menjadi media yang efektif dalam membangun empati publik terhadap isu perlindungan anak.
“Momentum Hari Perempuan Internasional mengingatkan kita bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah mengajak masyarakat dan berbagai pihak untuk berkolaborasi menciptakan lingkungan yang ramah bagi anak,” ujarnya.
Dukungan juga datang dari Deputy Head Political, Economic and Cultural Kedutaan Besar Swiss untuk Indonesia, Tessa Nerini, yang menilai film tersebut memberikan gambaran nyata mengenai kondisi ibu dan anak di dalam penjara. Ia menekankan pentingnya penerapan standar internasional The Bangkok Rules dalam perlakuan terhadap narapidana perempuan.
Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak Bareskrim Polri Brigjen Pol Nurul Azizah menyatakan komitmen kepolisian untuk memberikan perlakuan khusus terhadap perempuan hamil yang berhadapan dengan proses hukum.
“Kami dapat mengambil langkah khusus seperti penangguhan penahanan, tahanan kota, atau tahanan rumah dengan jaminan dari keluarganya,” ujarnya.
Ketua Umum PNPS GMKI William Sabandar menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar pemutaran film, tetapi juga ajakan untuk membangun gerakan bersama dalam memperjuangkan keadilan gender dan perlindungan anak.
“Film ini akan tetap relevan selama pesan di dalamnya belum sepenuhnya terwujud. Mari mulai dari langkah kecil di lingkungan keluarga dan masyarakat,” kata William.
Sebagai bentuk komitmen bersama, sebanyak 15 pihak menandatangani poster deklarasi untuk mendorong langkah-langkah konkret dalam perlindungan perempuan dan anak, khususnya bagi narapidana hamil serta anak-anak yang lahir dan dibesarkan di dalam lembaga pemasyarakatan.
Film Invisible Hopes yang dirilis pada tahun 2021 sendiri telah diputar dalam berbagai forum publik, kampus, komunitas, hingga forum hak asasi manusia di tingkat nasional dan internasional sebagai bagian dari kampanye advokasi perlindungan perempuan dan anak.
Melalui film ini, para penggagas berharap masyarakat semakin peduli terhadap nasib anak-anak yang lahir dari ibu yang sedang menjalani hukuman.
“Jika kita tidak mau melihat para ibu ini karena mereka narapidana, maka lihatlah anaknya. Jangan biarkan mereka menanggung hukuman yang bukan milik mereka,” tegas Lamtiar.
About The Author
