Menteri HAM Natalius Pigai Dorong Pers Aktif Kawal Isu HAM dan Demokrasi
Bandung Barat — Menteri Hak Asasi Manusia RI, Natalius Pigai, mengajak insan pers untuk aktif mengawal isu hak asasi manusia dan memperkuat demokrasi melalui pemberitaan yang profesional, kritis, dan berimbang.
Ajakan tersebut disampaikan Pigai saat membuka kegiatan Kelas Jurnalis HAM di Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (20/5/2026).
Dalam sambutannya, Pigai menegaskan bahwa media memiliki peran penting dalam membangun kesadaran publik terkait nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan HAM di Indonesia.
Menurutnya, pers tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah dalam menyampaikan kritik, aspirasi, dan pengawasan terhadap kebijakan publik.
“Pers harus menjadi bagian dari pembangunan peradaban HAM dan demokrasi di Indonesia,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Pigai juga memaparkan data pengaduan masyarakat ke Komnas HAM sepanjang tahun 2025 yang mencapai 2.796 laporan dugaan pelanggaran HAM.
Institusi yang paling banyak dilaporkan antara lain Kepolisian RI, korporasi atau perusahaan, pemerintah pusat dan daerah, serta individu atau perseorangan.
Sementara itu, jenis hak yang paling banyak diadukan masyarakat berkaitan dengan hak atas kesejahteraan dan hak atas keadilan.
Pigai menilai tingginya angka pengaduan tersebut menjadi pengingat bahwa isu HAM masih membutuhkan perhatian serius dan pengawasan publik secara berkelanjutan.
Karena itu, ia menilai media memiliki posisi strategis dalam memastikan berbagai persoalan HAM tetap menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah.
Dalam sesi wawancara dengan awak media, Pigai menyampaikan bahwa Kementerian HAM akan membangun kemitraan strategis bersama media dan insan pers melalui pelatihan jurnalisme HAM dan penguatan komunikasi publik.
Menurutnya, kerja sama tersebut tetap harus menjaga independensi dan integritas media.
“Kami ingin membangun hubungan yang sehat dengan pers, tanpa intervensi dan tetap menghormati kebebasan jurnalistik,” katanya.
Pigai juga menegaskan bahwa kebebasan pers harus tetap dijaga sebagai bagian penting dalam kehidupan demokrasi.
Ia menyebut media sebagai cahaya yang menerangi masyarakat melalui informasi, edukasi, dan kontrol sosial terhadap kekuasaan.
Selain membahas isu HAM, Pigai turut memaparkan perkembangan angka kemiskinan nasional dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.
Kegiatan Kelas Jurnalis HAM tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas wartawan dalam memahami isu HAM sekaligus memperkuat kualitas pemberitaan yang berpihak pada kepentingan publik.
Pers yang Bebas, Profesional, dan Kritis Dinilai Menjadi Kekuatan Penting dalam Menjaga Demokrasi dan Hak Asasi Manusia.
Jurnalis Romo Kefas
About The Author
