Kota Bogor – Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bogor Tahun Anggaran 2025 tidak hanya menjadi forum evaluasi kinerja, tetapi juga momentum refleksi tentang arah pembangunan yang berpihak pada nilai keadilan dan kesejahteraan bersama.
Dalam rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Bogor bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi, Selasa (7/4/2026), muncul penegasan bahwa pembangunan tidak boleh berhenti pada capaian angka, melainkan harus menghadirkan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat.
Dipimpin Ketua Pansus Ahmad Aswandi, pembahasan berlangsung dengan semangat tanggung jawab moral untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat.
Capaian Patut Disyukuri, Namun Tidak Boleh Berpuas Diri
Pemerintah Kota Bogor mencatat sejumlah indikator positif, seperti pertumbuhan ekonomi 5,45 persen, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 79,75, serta penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.
Capaian ini tentu menjadi hal yang patut disyukuri. Namun demikian, DPRD mengingatkan agar keberhasilan tersebut tidak membuat semua pihak lengah.
“Keberhasilan sejati bukan hanya terlihat dari angka, tetapi dari seberapa besar masyarakat merasakan keadilan, pelayanan, dan perhatian,” menjadi pesan yang mengemuka dalam rapat tersebut.
Anggaran Adalah Amanah, Harus Tepat Sasaran
Realisasi anggaran yang mencapai lebih dari 95 persen menjadi perhatian penting dalam pembahasan. DPRD menilai bahwa setiap anggaran yang digunakan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan tidak hanya secara administratif, tetapi juga secara moral.
Masih adanya persoalan seperti kemacetan, layanan kesehatan yang belum merata, serta infrastruktur yang belum optimal menjadi pengingat bahwa pekerjaan belum selesai.
“Setiap rupiah yang digunakan harus membawa manfaat bagi masyarakat, terutama mereka yang paling membutuhkan,” tegas salah satu anggota Pansus.
Pembangunan Berkeadilan sebagai Panggilan Bersama
Dalam perspektif nilai-nilai rohani, pembangunan tidak hanya soal fisik dan angka, tetapi juga tentang keadilan, kepedulian, dan keberpihakan kepada yang lemah.
DPRD Kota Bogor mendorong agar kebijakan ke depan lebih mengedepankan pemerataan dan pelayanan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
Evaluasi sebagai Bentuk Tanggung Jawab
Pembahasan LKPJ ini merupakan langkah awal sebelum DPRD menyusun rekomendasi resmi. Evaluasi yang dilakukan diharapkan menjadi wujud tanggung jawab bersama dalam memperbaiki pelayanan dan tata kelola pemerintahan.
Dengan semangat kebersamaan, DPRD berharap pembangunan di Kota Bogor tidak hanya menghasilkan capaian, tetapi juga menghadirkan harapan dan kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat.
Jurnalis: Atma
Editor: Romo
Publisher: Tim Redaksi
About The Author
