KOTA BEKASI — Di tengah hiruk pikuk Pasar Baru Kota Bekasi, kegelisahan perlahan terasa. Bukan karena sepinya pembeli, melainkan karena satu komoditas yang mulai langka: daging sapi. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, ketika kebutuhan meningkat dan tradisi memasak menjadi bagian dari kebersamaan, ketersediaan daging justru mengalami tekanan.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, memilih untuk tidak sekadar menerima laporan di balik meja. Ia turun langsung ke pasar, Kamis (19/3/2026), menyapa para pedagang, mendengar keluhan mereka, dan menyaksikan sendiri realitas yang terjadi.
Di antara lapak-lapak yang mulai kosong, para pedagang menyampaikan hal serupa: pasokan yang tersendat membuat mereka tidak dapat memenuhi permintaan pembeli. Bahkan, beberapa di antaranya sudah kehabisan stok sejak pagi hari—sebuah kondisi yang jarang terjadi di momentum menjelang Lebaran.
Bagi para pedagang, ini bukan sekadar persoalan dagangan, melainkan soal keberlangsungan usaha harian. Sementara bagi masyarakat, ini menyentuh kebutuhan dasar yang berkaitan dengan tradisi, kebersamaan, dan rasa cukup di hari raya.
Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Kota Bekasi melihat persoalan ini bukan hanya sebagai gejolak pasar biasa, melainkan sinyal yang harus segera direspons. Informasi terkait adanya pembatasan pemotongan di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) menjadi salah satu titik perhatian yang kini tengah didalami.
“Persoalan ini tidak bisa diselesaikan sendiri. Perlu koordinasi lintas tingkat pemerintahan agar distribusi kembali berjalan normal,” ujar Tri Adhianto di sela peninjauan.
Langkah koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat menjadi upaya strategis untuk memastikan bahwa rantai pasok tidak terputus. Sebab, di balik setiap kilogram daging yang hilang dari pasar, ada kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi.
Di sisi lain, dinamika harga bahan pokok lain seperti cabai, bawang merah, dan minyak goreng turut menjadi perhatian. Kenaikan harga menjelang hari besar memang bukan hal baru, namun tetap membutuhkan pengawasan agar tidak melampaui batas kewajaran.
Meski demikian, Pemerintah Kota Bekasi memastikan bahwa secara umum ketersediaan bahan pangan masih dalam kondisi cukup. Tantangan yang dihadapi saat ini lebih pada menjaga keseimbangan antara distribusi, permintaan, dan stabilitas harga.
Imbauan pun disampaikan kepada para distributor dan pemasok agar tidak melakukan pembatasan yang dapat memperkeruh situasi. Dalam kondisi seperti ini, stabilitas bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen dalam rantai pasok pangan.
Di tengah dinamika tersebut, satu hal menjadi jelas: kehadiran pemerintah di lapangan bukan sekadar simbolik, melainkan bentuk tanggung jawab untuk memastikan bahwa dapur rakyat tetap menyala—bahkan di saat pasokan mulai terasa menipis.
Jurnalis: Romo Kefas
About The Author
